9500 PERSIL PRONA TAHAP DUA

Meski realisasi 2.400 persil sertifikat Prona tahap pertama belum selesai 100 persen karena tenggat waktu belum mencapai batas, Pemerintah pusat kembali mengeluarkan 9.500 persil sertifikat Prona untuk Kabupaten Ogan komering Ulu (OKU). Itu rencananya akan turun pada bulan Juni mendatang.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKU Ir Alim Bastian MM, Selasa (16/5), mengatakan saat ini pihaknya tengah mempercepat penyelesaian Prona tahap pertama.

“Untuk tahap pertama 2400 persil ditujukan untuk 3 desa yakni Air Paoh, Desa Tanjung Baru, serta Desa Tanjung Kemala. Sedangkan Kelurahannya ada 6 yakni Kelurahan Kemalaraja, Sukaraya, Talang Jawa, Sekarjaya, Sukajadi dan Air Gading, dan kita targetkan selesai akhir tahun ini,” kata Alim.

Sementara untuk 9500 persil di tahap kedua nanti, akan disebarkan di kecamatan kota saja, yakni Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat.

Mengingat dua Kecamatan kota ini tingkat permintaannya cukup banyak.

“kita pernah melakukan evaluasi dengan pak Bupati Drs H Kuryana Azis terkait pelaksanaan tahap pertama sertifikat prona tersebut. Hasil evaluasi tersebut pak bupati mengatakan untuk meminimalisirkan sengketa tanah yang banyak terjadi di Kecamatan Kota, maka prona tahap dua akan kita fokuskan kepada dua kecamatan kota tersebut,” lanjut Alim.

Dijelaskan Alim, ada tiga ketentuan warga jika ingin mengajukan sertifikat prona. Yang pertama surat-surat penunjang lengkap. Maka, pihak BPN dan panitia yang telah dibentuk oleh pihak Desa dan Kelurahan nanti langsung melakukan pengukuran objek tanah.

Ketentuan kedua, surat-surat penunjang yang tidak lengkap dalam artian surat pendahulunya seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) namun surat yang lain tidak ada atau rusak, warga tersebut harus menyertakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT)  yang diketahui oleh dua orang saksi dewasa yang bukan dari keluarga.

Kemudian ketentuan ketiga warga yang memiliki tanah namun tidak mempunyai surat sama sekali, bisa mengajukan prona tapi harus membuat SPPFBT, hanya saja harus diketahui oleh Lurah dan Kepala Desa di wilayah objek tanahnya.

“Barulah bisa diukur objek tanah tersebut setelah melengkapi seluruh persyaratan dan biaya untuk pengukuran. Kemudian dilakukan penghitungan. Setelah dihitung luas tanah kemudian dikali NJOP dan SPTB baru keluarlah surat PPATB untuk kemudian dibayarkan oleh pemilik tanah. Sedangkan proses pembuatan dan sertifikat semua gratis ditanggung oleh negara,” pungkasnya.

 

Sumber: Muhammad Wiwin-RMOL