DPRD OKU Minta Setiap SKPD Harus Melek Teknologi, Disdukcapil Ngaku Terkendala Anggaran

Anggota Komisi III DPRD OKU, Parwanto, SH, MH, mengingatkan pelayanan Pemkab OKU yang menyentuh masyarakat langsung, harus ditingkatkan.

Apalagi di zaman serba teknologi saat ini, setiap dinas harus melek teknologi agar pelayanan terhadap publik lebih maksimal. Parwanto sendiri mencontohkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) OKU, harus bisa memberikan layanan masyarakat secara maksimal.

“Pelayanan harus ditingkatkan​ untuk kepentingan masyarakat,” ucap Parwanto. Dia mengaku, rekannya sesama anggota dewan OKU belum lama ini mengunjungi Disdukcapil Bandung, melihat pelayanan di sana, tentu OKU sangat jauh tertinggal mulai dari tempat pelayanan, akses dan lainnya.

“Di sana (Bandung –red) pelayanannya sangat canggih semua serba teknologi masyarakat sangat mudah mengurus berbagai hal tak menunggu lama. Birokrasi yang panjang tidak ada semua bisa diatasi dengan teknologi,” ucapnya. Memang Parwanto juga menyadari untuk menjalankan itu semua tidak mudah harus dengan anggaran besar. “Tapi itu cuma satu kali bisa dipakai terus menerus dari pada dianggarkan setiap tahun,” ucapnya.

 Selain meningkatkan pelayanan, Parwanto meminta agar jangan tercipta batasan antara petugas dan masyarakat. “Jangan ada sekat-sekat atau dibatasi kaca,” imbuh Parwanto.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU, H Ajahari, SSos, MM melalui Kabid Pelayanan, Pendaftaran Penduduk, Rasidi, mengatakan, pihaknya mengapresiasi saran DPRD OKU yang meminta pihaknya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami telah berupaya maksimal untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan,” ucap Rasidi. Terkait jangan ada batasan antara petugas dan masyarakat, Rasidi mengatakan bahwa pihaknya setuju jangan ada sekat-sekat kaca. “Kami sangat menginginkan hal itu. Namun, kami terkendala masalah anggaran,” imbuh Rasidi.

Menurut Rasidi, sebenarnya pihaknya juga menginginkan kalau masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan, langsung berhadapan dengan petugas seperti di bank-bank atau pelayanan umum lainnya. “Kalau bisa diakomodir, kita ajukan anggarannya,” terangnya. Sumber : sumselupdate.com