KPK Sambangi OKU 13 Maret 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyambangi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, guna menyampaikan tata cara mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Elektronik bagi para pejabat di pemerintahan setempat.

“Kedatangan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten OKU ini dijadwalkan pada 13 Maret 2018,” kata Kabid Pengadaan Pemberhentian Penilaian Kinerja Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ogan Komering Ulu (OKU), Yuniar Syafarina di Baturaja, Rabu.

Dia menjelaskan kedatangan lembaga tersebut ke Kabupaten OKU bukan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) melainkan guna memberikan materi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Elektronik (E-LHKPN) bagi para penjabat di pemerintah setempat.

Pemberian materi E-LHKPN bagi para pejabat mulai dari setingkat bupati hingga bendahara di seluruh perangkat daerah yang mengelola keuangan negara di atas Rp500 juta.

Dia mengemukakan, data sementara pejabat Pemkab OKU yang mengelola keuangan di atas Rp500 juta ada sebanyak 311 orang. Namun dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 304 orang pejabat yang datanya sudah terdaftar di KPK.

Sedangkan tujuh pejabat lainnya masih terkendala jaringan sehingga belum masuk didata E-LHKPN KPK. “Batas akhir penyampaian data tersebut paling lambat 31 Maret 2018,” tegasnya.

Dia mengemukakan, penyampaian LHKPN tersebut sesuai dengan surat edaran pimpinan KPK No.08 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Selain itu juga berdasarkan Peraturan KPK No.07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara bahwa terhitung 1 Januari 2017 penyampaian LHKPN mulai diterapkan secara elektronik melalui aplikasi tersebut.

Atau bisa dilakukan dengan mengisi formulir LHKPN format excel yang setelah diisi kemudian dikirim ke alamat email. “Selama ini LHKPN dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KPK. Namun mulai 2017 penyampaian laporan bisa melalui aplikasi E-LHKPN ini,” ujarnya

 

Sumber : https://www.serujambi.com/2018/kpk-bakal-sambangi-kabupaten-ogan-komering-ulu/