Paripurna DPRD OKU Tandatangani Nota Kesepakatan APBD-P 2017

Rapat Paripurna ke XIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) masa persidangan ke 2 Tahun sidang 2017 tanda tangani nota kesepakatan APBD Perubahan Tahun 2017. Nota kesepakatan antara Pemkab OKU dan DPRD OKU nomor 24/PEMKAB OKU/2017 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD OKU Tahun 2017 yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani SE dan Bupati OKU Drs H Kuryana Azis, di saksikan oleh Wakil ketua DPRD OKU.

Rancangan kesepakatan bersama yang tercantum dalam KUA – PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2017 yang di bacakan oleh Sekretaris DPRD OKU A. Karim menyebutkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan bertambah 22.99 persen atau sebesar Rp 264.699.995.005. “Sebelum perubahan berjumlah Rp 1.151.552.672.766 dan setelah perubahan berjumlah Rp 1.416.252.667.771,” ucap Karim.

Sedangkan untuk belanja daerah, yang terdiri belanja langsung bertambah Rp 5.936.726.214 atau bertambah 0.81 persen. Pasalnya, sebelum perubahan berjumlah Rp 730.116.543.496 dan sesudah perubahan berjumlah Rp 736.053.269.710.

 “Belanja langsung sebelum perubahan berjumlah Rp 467.929.809.597 dan sesudah perubahan berjumlah 760.913.413.879 atau bertambah Rp 292.983.604.282. total dari belanja tidak langsung dan belanja lansung, sebelum perubahan berjumlah Rp 1.198.046.353.093 dan sesudah perubahan berjumlah Rp 1.496.966.683.589. Totalnya, Rp 298.920.330.496 atau defisit 24.95 persen,” beber Karim.

Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sebelum perubahan berjumlah Rp 54.183.680.327, sesudah perubahan Rp 88.654.015.818 atau bertambah Rp 34.470.335.491. Sementara, pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan berjumlah Rp 7.690.000.000 dan sesudah perubahan berjumlah Rp 7.940.000.000 atau bertambah Rp 250.000.000. “Pembiayaan netto sebelum perubahan Rp 46.493.680.327, sesudah perubahan Rp 80.714.015.818 atau bertambah Rp 34.220.335.491,” urai Karim.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD OKU meminta Bupati OKU memerintahkan Kepala Dinas instansi agar tidak melakukan perjalanan dinas keluar kota dan dapat menghadiri rapat – rapat di DPRD tanpa berwakil. “Sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan, pembahasan perubahan APBD tahun 2017 dilaksanakan mulai 28 Agustus. Undangan secara resmi telah kami sampaikan melalui surat nomor : 005/370/XIII/2017 tanggal 18 Agustus,” ujar Zaplin.