BATURAJA TIMUR – Pemerintah Kecamatan Baturaja Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027. Acara ini dipusatkan di Aula Kantor Camat Baturaja Timur, Senin (02/02/26).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran unsur Muspika, tokoh masyarakat, perwakilan OPD terkait, serta seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Baturaja Timur. Musrenbang tahun ini mengusung tema penguatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi lokal.
Dalam forum tersebut, pembahasan mengerucut pada empat sektor krusial yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Baturaja Timur:
Sektor Pendidikan: Peningkatan sarana prasarana sekolah dasar dan menengah, serta pengadaan program beasiswa bagi siswa kurang mampu guna menekan angka putus sekolah di wilayah perkotaan.
Sektor Infrastruktur: Percepatan perbaikan jalan lingkungan, normalisasi drainase untuk mengantisipasi banjir tahunan, serta peningkatan kualitas penerangan jalan umum (PJU).
Sektor Pertanian: Khusus untuk wilayah kelurahan/desa yang masih memiliki lahan produktif, usulan difokuskan pada bantuan bibit unggul, pupuk bersubsidi, dan modernisasi alat pertanian guna menjaga ketahanan pangan lokal.
Sektor Religius: Penguatan nilai-nilai spiritual melalui bantuan rehabilitasi rumah ibadah serta peningkatan insentif bagi guru ngaji dan petugas keagamaan sebagai upaya membangun karakter masyarakat yang madani.
Camat Baturaja Timur, Doni Hardadi, dalam sambutannya Mengatakan "Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wadah kita untuk menyaring aspirasi yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kita ingin Baturaja Timur tidak hanya maju secara fisik lewat infrastruktur, tapi juga unggul secara SDM dan religius,"
Seluruh usulan yang telah disepakati dalam forum ini akan diinput ke dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk kemudian diperjuangkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mendatang.
Masyarakat berharap agar usulan-usulan prioritas, terutama terkait penanganan drainase dan kualitas pendidikan, dapat direalisasikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran mendatang.
